Lowongan CPNS BKN – Badan Kepegawaian Negara

Share

Lowongan CPNS BKN – Badan Kepegawaian Negara – BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

Sejarah BKN

Lowongan CPNS BKN

www.bkn.go.id

Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibukota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Azas-azas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu.

Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

LAHIRNYA BKN
Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Tugas dan Fungsi

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden
  2. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
  3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun
  4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.

Kontak Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Jl. Letjen Sutoyo No. 12
Jakarta Timur – 13640
Indonesia
Telepon: 021-8093008

Lowongan CPNS BKN – Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Badan Kepegawaian Negara – BKN akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2018.

Formasi yang dibutuhkan CPNS BKN 2018

Kantor Pusat BKN :

  • Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Statistisi Ahli Pertama
  • Analis Kepegawaian Ahli Pertama
  • Analis Hukum Auditor Ahli Pertama
  • Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
  • Analis Organisasi
  • Analis Pengembangan SDM Aparatur
  • Analis Kinerja
  • Analis Jabatan
  • Analis Peraturan PerundangUndangan dan Rancangan Peraturan Perundang Undangan
  • Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama
  • Pengelola Bank Soal
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Analis Kerjasama
  • Peneliti Ahli Pertama
  • Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Analis Kinerja
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Kantor Regional II BKN Surabaya

  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Analis Perencanaan
  • Analis Keuangan
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Kantor Regional III BKN Bandung

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Analis Perencanaan

Kantor Regional IV BKN Makassar

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama
  • Analis Perencanaan
  • Analis Keuangan
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Analis Kinerja

Kantor Regional V BKN Jakarta

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Kinerja

Kantor Regional VI BKN Medan

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Analis Kinerja
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Kantor Regional VII BKN Palembang

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
  • Analis Kinerja

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

  • Analis Kinerja
  • Analis Publikasi

Kantor Regional IX BKN Jayapura

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama
  • Analis Kinerja
  • Analis Hukum

Kantor Regional X BKN Denpasar

  • Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
  • Analis Hukum

Kantor Regional XI BKN Manado

  • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
  • Analis Hukum
  • Analis Keuangan
  • Auditor Kepegawaian Ahli Pertama

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

  • Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
  • Analis Kinerja
  • Analis Hukum

Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh

  • Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Analis Kinerja
  • Pranata Komputer Ahli Pertama

Kantor Regional XIV BKN Manokwari

  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
  • Auditor Kepegawaian Ahli Pertama
  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Analis Kinerja
  • Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong (Papua Barat

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sofifi (Maluku Utara)

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Mamuju (Sulawesi Barat)

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tanjung Selor (Kalimantan Utara)

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Palangkaraya (Kalimantan Tengah)

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung)

  • Pranata Komputer Ahli Pertama
  • Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  • Analis Pengembangan Kompetensi
  • Analis Keuangan

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum CPNS BKN :

  • Warga Negara Indonesia
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon Anggota/Anggota TNI/POLRI; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  • Berkelakuan baik
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • IPK Minimal dan akreditasi program studi dari BAN-PT pada saat lulus, sebagai berikut:
    • S-1 Akreditasi Program Studi A : IPK min 3,00
    • S-1 Akreditasi Program Studi B : IPK min 3,15
    • S-1 Akreditasi Program Studi C : IPK min 3,30
    • S-2 Akreditasi Program Studi A : IPK min 3,20
    • S-2 Akreditasi Program Studi B : IPK min 3,35
    • S-2 Akreditasi Program Studi C : IPK min 3,50
  • Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL/Preparation TOEFL dalam 2 tahun terakhir dengan nilai minimal 450
  • Untuk pelamar lulusan dari luar negeri, ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Tinggi
  • Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar
  • Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik

Situs Referensi

  1. www.bkn.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Bila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan proses pendaftaran dan unggah dokumen dilakukan secara online melalui laman portal nasional di laman :

Ketentuan Umum :

  • Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT, Pelajari juga kisi kisi soal CAT di : http://ujian.latihansoal.com
  • Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
  • Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
  • Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS ini, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  • Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
  • Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
  • Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Informasi selengkapnya tentang Formasi, Persyaratan dan pengumuman selengkapnya, silakan menuju website resmi Badan Kepegawaian Negara www.bkn.go.id

Info Lowongan CPNS BKN dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share