• Home »
  • CPNS »
  • Lowongan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan HAM

Lowongan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan HAM

Share

Lowongan CPNS KemenkumhamLowongan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kemenkumham adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
  3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  4. Pelaksanaan pengawasan fungsional

Struktur organisasi Kemenkumham

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Jenderal
  3. Direktorat Jenderal Imigrasi
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia
  8. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
  10. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

PENGUMUMAN Lowongan CPNS Kemenkumham 2018

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Kemenkumham memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia…

Formasi Jabatan :

  1. Analis Hukum
  2. Analis Kebijakan Ahli Pertama
  3. Analis Kekayaan Intelektual
  4. Analis Kelembagaan
  5. Analis Kepegawaian Ahli Pertama
  6. Analis Kerjasama
  7. Analis Kurikulum dan Pembelajaran
  8. Analis Laporan Hasil Pengawasan
  9. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  10. Apoteker Ahli Pertama
  11. Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama
  12. Auditor Ahli Pertama
  13. Dokter Ahli Pertama
  14. Dosen Asisten Ahli
  15. Kustodian Kekayaan negara
  16. Penata Keuangan
  17. Peneliti Ahli Pertama
  18. Pengelola Data
  19. Pengelola Gizi
  20. Pengelola Keuangan
  21. Pengelola Program dan Kegiatan
  22. Pengelola Tata Naskah
  23. Pengelola Teknologi Informasi
  24. Penjaga Tahanan
  25. Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
  26. Perawat Ahli Pertama
  27. Pranata HUMAS Ahli Pertama
  28. Pranata Sidik Jari
  29. Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
  30. Pustakwan Ahli pertama

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Lowongan CPNS Kemenkumham :

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Memiliki karakteristik Pribadi selaku penyelenggara Pelayanan Publik
  • Mampu berperan sebagai perekat NKRI
  • Memiliki Intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatanSehat jasmani, rohani dan jiwa/mental (Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter umum dan Surat Keterangan sehat mental dari dokter spesialis jiwa RS pemerintah wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman Kelulusan akhir)
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
  • Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM
  • Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
  • Usia pada saat melamar (terhitung saat memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM pada portal SSCN) adalah:
    • a. Minimal 18 tahun dan Maksimal 33 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Magister, Dokter, Perawat, Sarjana / S-1/D-IV.
    • b. Minimal 18 tahun dan Maksimal 30 Tahun O Bulan 0 Hari untuk Diploma III / D-III.
    • c. Minimal 18 tahun dan Maksimal 28 Tahun O Bulan 0 Hari untuk SLTA.
  • Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan :
    • a. Pria minimal 160 cm
    • b. Wanita minimal 155 cm
  • Pelamar penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat yang mendaftar pada Kantor Wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam eKTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan eKTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah tersebut.
  • Untuk Pelamar pada Penjaga Tahanan jenis formasi khusus putra/i Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Situs Referensi

  1. www.kemenkumham.go.id

Tata Cara Pendaftaran Lowongan CPNS Kemenkumham :

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, maka silakan melakukan pendaftaran dilakukan secara online melalui link berikut ini :

Ketentuan Umum Lowongan CPNS Kemenkumham :

  • Pendaftaran CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan secara online melalui website sscn.bkn.go.id dimulai pada tanggal 26 September – 07 Oktober 2018.
  • Hanya Kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan diproses untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  • Seluruh tahapan dalam seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI tidak dipungut biaya sama sekali.
  • Tes CPNS akan tetap menggunakan sitem CAT, jadi pastikan Anda sudah memahami apa itu tes sistem CAT. Untuk mempelajari dan mengetahui Kisi Kisi soal CAT, Silakan membuka laman : http://ujian.latihansoal.com.
  • Info dan pengumuman lengkap, silakan lihat di laman sumbernya : https://cpns.kemenkumham.go.id

Info Lowongan CPNS Kemenkumham dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share