• Home »
  • CPNS »
  • Lowongan CPNS KKP – Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lowongan CPNS KKP – Kementerian Kelautan dan Perikanan

Share

Lowongan CPNS KKPLowongan CPNS KKP (Formasi, Persyaratan dan Pengumuman) – Kementerian Kelautan dan Perikanan – KKP – Departemen Kelautan dan Perikanan – DKP adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja.

Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan

Masa penjajahan Belanda hingga awal kemerdekaan

Periode 1850-1966 adalah periode pelembagaan institusi-institusi yang menangani urusan masyarakat bagi pemapanan penjajahan Belanda atas negeri Indonesia. Begitu pula halnya dengan urusan-urusan masyarakat pantai yang menyandarkan kegiatan ekonomi pada bidang kelautan. Pengembangan kelautan dimulai pada 1911 dengan dibentuknya Bugerlijk Openbare Werken yang berubah menjadi Departemen Verkeer en Waterstaat pada 1931. Kurun waktu hingga kemerdekaan tercapai, merupakan fase pasang surut pertumbuhan organisasi kelautan dalam struktur pemerintahan kolonial maupun Republik Indonesia merdeka. Unit-unit warisan kolonial Belanda inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan kementerian yang mengelola aspek kelautan pada masa sekarang.

Lembaga yang menangani kegiatan-kegiatan perikanan semasa pemerintahan kolonial Belanda masih berada dalam lingkup Departemen van Landbouw, Nijverheid en handel yang kemudian berubah menjadi Departemen van Ekonomische Zaken. Kegiatan-kegiatan perikanan masa itu digolongkan sebagai kegiatan pertanian. Meski demikian, terdapat suatu organisasi khusus yang mengurusi kegiatan perikanan laut di bawah Departemen van Ekonomische Zaken. Organisasi tersebut adalah Onderafdeling Zee Visserij dari Afdeling Cooperatie en Binnenlandsche Handel. Sedangkan untuk menyediakan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan laut terdapat suatu institut penelitian pemerintah kolonial yang bernama Institut voor de Zee Visserij. Pada masa ini juga telah ditetapkan UU Ordonansi tentang batas laut Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda ditetapkan pada masing-masing pulau sampai sejauh 3 mil.

Semasa pendudukan Jepang 1942-1945, Departemen van Ekonomische Zaken berubah nama menjadi Gunseikanbu Sangyogu. Fungsi dan tugas departemen ini tidak berubah dari fungsinya di zaman kolonial. Begitu pula halnya dengan lembaga penelitian dan pengembangan, meski berubah nama menjadi Kaiyoo Gyogyo Kenkyuzo dan berpusat di Jakarta tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan, UU tentang batas laut pun tidak mengalami perubahan. Namun yang perlu dicatat justru adalah pada masa pendudukan Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini, di daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut Suisan Shidozo. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan pertanian.

Masa awal kemerdekaan sampai orde lama

Setelah proklamasi kemerdekaan nasional, pada kabinet presidensial pertama, pemerintah membentuk Kementerian Kemakmuran Rakyat dengan menterinya Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pada kementerian ini dibentuk Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Semenjak kabinet pertama terbentuk pada 2 September 1945 hingga terbentuknya kabinet parlementer ketiga pada 3 Juli 1947, Jawatan Perikanan tetap berada di bawah Koordinator Pertanian, di samping Koordinator Perdagangan dan Koordinator Perindustrian dalam Kementerian Kemakmuran Rakyat. Meskipun kemudian Kementerian Kemakmuran Rakyat mengalami perubahan struktur organisasi akibat agresi militer Belanda I dan II serta perpindahan ibukota negara ke Yogyakarta, jawatan perikanan tetap menjadi subordinat pertanian. Pada masa itu, tepatnya 1 Januari 1948, Kementerian Kemakmuran Rakyat mengalami restrukturisasi dengan menghapus koordinator-koordinator. Sebagai gantinya, ditunjuk lima pegawai tinggi di bawah menteri, yakni Pegawai Tinggi Urusan Perdagangan, Urusan Pertanian dan Kehewanan, Urusan Perkebunan dan Kehutanan, serta Urusan Pendidikan. Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.

Pada masa pengakuan Kedaulatan RI 27 Desember 1949, Kementerian Kemakmuran Rakyat kemudian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Pada masa itulah Jawatan Perikanan masuk ke dalam Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian pada 17 Maret 1951 mengalami perubahan susunan, yakni penunjukan 3 koordinator yang menangani masalah Pertanian, Perkebunan dan Kehewanan. Di bawah Koordinator Pertanian, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat. Jawatan Perikanan pada masa itu telah berkembang menjadi Jawatan Perikanan Laut, Kantor Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Kesemua jawatan tersebut berada di bawah Jawatan Pertanian Rakyat. Struktur ini tidak bertahan lama. Pada 9 April 1957, susunan Kementrian Pertanian mengalami perubahan lagi dengan dibentuknya Direktorat Perikanan dan di bawah direktorat tersebut jawatan-jawatan perikanan dikoordinasikan.

Jatuh bangunnya kabinet semasa pemerintahan parlementer mengakibatkan Presiden Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada 5 Juli 1957, presiden mengeluarkan dekret untuk kembali pada UUD 1945. Istilah kementerian pada masa sebelum dekrit berubah menjadi departemen dan posisi istilah direktorat kembali menjadi jawatan. Pada 1962, terjadi penggabungan Departemen Pertanian dan Departemen Agraria dan istilah direktorat digunakan kembali. Pada masa kabinet presidensial paska dekret, Direktorat Perikanan telah mengalami perkembangan menjadi beberapa jawatan, yakni Jawatan Perikanan Darat, Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan dan BPU Perikani.

Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil mengakibatkan pemerintah merombak kembali susunan kabinet dan terbentuklah Kabinet Dwikora pada 1964. Pada Kabinet Dwikora ini, Departemen Pertanian mengalami dekonstruksi menjadi 5 buah departemen dan pada kabinet ini terbentuk Departemen Perikanan Darat/Laut di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. Pembentukan Departemen Perikanan Darat/Laut merupakan respon pemerintah atas hasil Musyawarah Nelayan I yang menghasilkan rekomendasi perlunya departemen khusus yang menangani pemikiran dan pengurusan usaha meningkatkan pembangunan perikanan. Melalui pembentukan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria melainkan mengalami reposisi dan bernaung di bawah Kompartemen Maritim. Di bawah Kompartemen baru, departemen tersebut mengalami perubahan nama menjadi Departemen Perikanan dan Pengelolaan Kekayaan Laut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September dan Kabinet Dwikora diganti dengan Kabinet Ampera I pada 1966.

Masa Reformasi

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi:

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan
  2. Sekretaris Jenderal
  3. Inspektorat Jenderal
  4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
  5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
  6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
  10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
  11. Staf Ahli

PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Formasi Tahun Anggaran 2018

Kementerian Kelautan dan Perikanan – KKP membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Formasi CPNS KKP 2018 :

  1. Analisa Kelautan dan Perikanan (58 Formasi)
  2. Analis Kesyahbandaran (20 Formasi)
  3. Analis Perikanan Budidaya (2 Formasi)
  4. Analis Perizinan (3 Formasi)
  5. Arsiparis Terampil (2 Formasi)
  6. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula (21 Formasi)
  7. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (1 Formasi)
  8. Auditor Ahli Pertama (20 Formasi)
  9. Dosen Asisten Ahli (103 Formasi)
  10. Kelasi (8 Formasi)
  11. Oiler (2 Formasi)
  12. Operator Speedboat (4 Formasi)
  13. Pengawas Perikanan Ahli Pertama (11 Formasi)
  14. Pengawas Perikanan Pemula (9 Formasi)
  15. Pengawas perikanan Terampil (35 Formasi)
  16. Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir Ahli Pertama (64 Formasi)
  17. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (24 Formasi)
  18. Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama (7 Formasi)
  19. Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Pemula (28 Formasi)
  20. Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan Terampil (21 Formasi)
  21. Perekayasa Ahli Pertama (7 Formasi)
  22. Pranata Komputer Ahli Pertama (2 Formasi)
  23. Pranata Komputer Terampil (2 Formasi)
  24. Statistisi Ahli Pertama (1 Formasi)
  25. Statistisi Terampil (1 Formasi)
  26. Teknisi Instalasi Budidaya (1 Formasi)
  27. Teknisi Litkayasa Pemula (1 Formasi)
  28. Teknisi Litkayasa Terampil (3 Formasi)

Detail Formasi dan Alokasi Penempatan, silakan dibuka pada website : http://kkp.go.id, http://ropeg.kkp.go.id, http://menpan.go.id, https://sscn.bkn.go.id

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Pelamar:

  • Warga Negara Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah
  • Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Ketentuan bagi pelamar sebagai berikut:
    • Jenjang pendidikan D-III/D-IV/S1: Akreditasi A memiliki IPK minimal 2.80, Akreditasi B memiliki IPK minimal 3.25, Akreditasi C memiliki IPK minimal 3.50
    • Jenjang pendidikan S2 dengan Perguruan Tinggi Terakreditasi dan memiliki IPK minimal 3.50
    • Khusus Pelamar Jabatan Dosen Asisten Ahli dengan ketentuan yaitu Perguruan Tinggi terakreditasi A dan memiliki IPK minimal 3,50. Persyaratan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
    • Ketentuan akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a), b) dan c) adalah akreditasi pada saat lulus dan tercantum di dalam BAN-PT
    • Pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan IPK dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
    • Pelamar lulusan dari SUPM semua jurusan perikanan atau SMK Perikanan/ Teknika/ Nautika/ Mesin Perikanan/ Penangkapan Ikan/ Nautika Kapal Penangkap Ikan/ Teknika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai rata-rata 7
  • Usia pada saat melamar:
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari untuk jenjang pendidikan D-IV, S-1 dan S-2
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk jenjang pendidikan D-III
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun 0 bulan 0 hari untuk SUPM/SMK
  • Khusus pelamar untuk jabatan Kelasi, Oiler dan Operator Speedboat
  • Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar
  • Jenis kelamin laki-laki
  • Tinggi badan minimal 160 cm
  • Tidak memiliki cacat fisik, tidak bertato dan tidak bertindik (kecuali ketentuan adat), tidak buta warna dan tidak berkacamata
  • Tidak memiliki riwayat operasi besar
  • Perguruan Tinggi dan Program studi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
  • Pelamar dari lulusan SUPM/SMK Perikanan memiliki nilai ijazah rata-rata minimal 7 (tujuh) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B.
  • Khusus pelamar untuk jabatan Analis Kesyahbandaran wajib memiliki sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) atau sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) yang ditunjukkan pada saat daftar ulang dan apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut dinyatakan gugur.
  • Khusus pelamar jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) serta Pengawas Perikanan lingkup BKIPM diutamakan laki-laki bagi jenjang pendidikan SUPM/SMK dan D-III.
  • Khusus pelamar jabatan Pengawas Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP):
    • Diutamakan laki-laki;
    • Bagi wanita, berstatus belum menikah serta bersedia tidak menikah pada masa CPNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dibawa pada saat daftar ulang.

Situs Referensi

  1. www.kkp.go.id

Tata Cara Pendaftaran CPNS KKP :

Apabila Anda tertarik dan mampu memenuhi persyaratan, silakan melakkan pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan secara online melalui tautan berikut ini :

Persyaratan dokumen :

  • Pas foto berwarna dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berlatar belakang merah, dan berpakaian formal dalam format JPEG
  • KTP asli/Surat Keterangan Perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam format PDF
  • Ijazah asli terakhir/SK Penyetaraan Ijazah dan IPK bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri menjadi satu file dalam format PDF
  • Transkrip/Daftar Nilai Asli (jika lebih dari 1 lembar dijadikan 1 file dalam bentuk PDF, bukan di zip atau rar)
  • Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Kepala Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketik dengan menggunakan komputer, bermeterai Rp.6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran sebagaimana Lampiran II), dalam format PDF
  • Dokumen Pendukung: Surat Pernyataan diketik dengan menggunakan komputer, bermeterai Rp.6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran sebagaimana Lampiran III) dalam format PDF;, Surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi atau screenshoot akreditasi dari laman resmi https://banpt.or.id, Surat sebagaimana dimaksud dijadikan 1 file dalam bentuk PDF, bukan di zip atau rar

Ketentuan Umum :

  • Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 10 Oktober 2018 (ditutup pukul 23.59 WIB)
  • Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 18 Oktober 2018 dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman https://sscn.bkn.go.id dimulai tanggal 18 Oktober 2018 s.d 22 Oktober 2018.
  • Pada saat pendaftaran ulang pelamar wajib membawa:
    1. Kartu Peserta Ujian
    2. KTP/Kartu Keluarga
    3. Ijazah serta Transkip Nilai asli
    4. Surat Lamaran asli
    5. Surat Pernyataan asli
    6. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) atau sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Khusus pelamar untuk jabatan Analis Kesyahbandaran
    7. Surat keterangan Disabilitas khusus pelamar jenis formasi Disabilitas.
  • Info lebih lanjut dapat diakses pada laman: https://kkp.go.id

Info Lowongan CPNS KKP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share