Lowongan Pegawai LKPP Non CPNS

Share

Lowongan Pegawai LKPPLowongan Pegawai LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas LKPP

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Pegawai LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  1. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (D.3.3) – Direktorat Sertifikasi Profesi
  2. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (D.4.2) – Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
  3. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi (D.2.2) – Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
  4. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (D.2.2) – Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
  5. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (D.2.2) – Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
  6. Pengendali Teknologi Informasi (D.2.2) – Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
  7. Pengelola Teknologi Informasi (D.2.2) – Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
  8. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media (BHSIK) – Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
  9. Analis Publikasi (BHSIK) – Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Memiliki KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku
  • Berusia maksimal 35 Tahun per 1 Oktober 2018
  • Pendidikan :
    • Pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV)
    • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dari skala 4.00
    • Jurusan/Program Studi sesuai dengan persyaratan setiap jabatan pada poin III
  • Akreditasi jurusan minimal B.
  • Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta (minimal berlaku sejak 1 Januari 2018)
  • Menyampaikan Surat Pernyataan (sebagaimana format terlampir) :
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba/psikotropika/obat-obatan terlarang atau sejenisnya
  • Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dan/atau tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan sanggup memenuhi persyaratan, maka silakan melamar dengan mengunjungi tautan resmi LKPP di bawah ini :

Ketentuan Umum :

  • Pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan
  • Pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun
  • Ujian dilaksanakan di Jakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan kemudian melalui laman https://rekrutmen.lkpp.go.id dan/atau www.lkpp.go.id
  • Pelamar bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri
  • Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur
  • Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pengadaan dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya
  • Pelamar yang telah dinyatakan lulus, aktif bekerja per 1 Oktober 2018
  • Apabila dalam proses seleksi diketahui bahwa pelamar memberikan sesuatu dalambentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, makaPejabat Pengadaan berhak membatalkan keikutsertaan pelamar tersebut
  • Apabila pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Pejabat Pengadaan berhak membatalkan hasil seleksi tersebut
  • Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui website lkpp.go.iddan laman https://rekrutmen.lkpp.go.id. Pelamar diminta untuk aktif mengakses website dan laman tersebut secara berkala
  • Keputusan Pejabat Pengadaan Lowongan Pegawai LKPP ini bersifat final dan mengikat
  • Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 September – 5 September 2018

Info Lowongan Pegawai LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share