Provinsi Jawa Barat Membuka Penerimaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan
Sarjana Penggerak Pembangunan – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) memberikan kesempatan kepada para pemuda minimal lulusan Sarjana (S1) untuk mengikuti seleksi menjadi peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3).
Program PSP-3 ini sudah berjalan beberapa tahun yang anggarannya berasal dari Kemenpora RI (APBN).
“Untuk tahun 2014 sekarang Pemprov Jabar dijatah Kemenpora RI sebanyak 216 orang Sarjana dari berbagai disiplin ilmu dengan usia maksimal 27 tahun,” kata Kadisorda Jabar Yudha M Saputra didampingi Kabid Kepemudaan Nandang (Wiro) Saptari kepada lensaindonesia.com saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (16/04/2014).
Dikatakan, bagi pemuda lulusan S1 yang akan mengikuti program PSP-3 lamaran (lengkap) dapat diantarkan langsung ke Kantor Disordfa Jabar Jalan DR.Rajiman No.6A Bandung atau via pos ditujukan kepada Kadisorda cq. Kabid Kepemudaan. Adapun pembukaan berlangsung dari 1 April sampai 15 Mei 2014.
Yudha menjelaskan dari 216 orang Sarjana yang mendaftar akan diseleksi untuk diambil 36 orang saja. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dan pembinaan. Setelah itu ke 36 orang pemuda Sarjana tersebut akan ditempatkan di lima (5) Provinsi. Yaitu Provinsi Gorontalo, Sulsel, Kalteng, Bali dan Jatim. “Lima provinsi tersebut telah siap menerima Pemuda Sarjana dari Jabar,” kata Yudha.
Kabid Kepemudaan Nandang Saptari menambahkan, bila pendaftar sudah mencapai 216 orang maka pendaftaran akan ditutup walaupun belum tanggal 15 Mei. Selanjutkan akan dilakukan tapanan seleksi oleh Kemenpora RI dan Akademisi/ IPB. Tahapan seleksi mulai dari kelengkapan adminstrasi, kesehatan, pengetahuan umum dan keolahragaan, Psikotest sampai pantuhir ( penentuan terakhir) dan akhirnya di nyatakan lolos sebanyak 36 orang.
Nandang menjelaskan, Pemuda Sarjana yang akan ikut program PSP -3 harus beridentitas warga Jabar dengan bukti KTP. Belum menikah dan tidak akan menikah selama menjalankan tugas PSP3. Selain itu, mereka juga diharuskan membuat surat pernyataan tidak akan menuntut menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil) dan bersedia ditempatkan di lima provinsi tersebut diatas.
Adapun terkait soal honorarium, Nandang mengatakan, setiap bulan para Sarjana tersebut akan mendapatkan honor sebesar Rp,3,5 juta per bulan yang berasal dari APBN, ditransper langsung kerekening masing-masing. Selain itu mereka juga diberi anggaaran sebesar Rp.10 juta untuk melakukan kegiatan kewirausahaan ditempat mereka ditugasi.
“Pasca penugasan, kita harapkan mereka pulang kampung ke Jabar, dan dapat menjadi penggerak di dearah tempat tinggal mereka. Pulang Kampung untuk berbakti pada daerah menjadi penggerak/ motivator dalam pembangunan,” pungkasnya.
