Seleksi Penerimaan CPNS Wonogiri 2013 Gagal Adakan
Info CPNS Wonogiri 2013 – Pemkab Wonogiri gagal mengadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. Sebab, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menetapkan besarnya gaji pegawai menjadi acuan utama.
“Sebelumnya, saat ada kunjungan dari BKN [Badan Kepegawaian Negara], kami mendapat celah untuk mengusulkan perekrutan CPNS. Namun, setelah kami konsultasi ke Kemenpan dan RB, kesempatan itu hilang karena pemerintah pusat tetap menerapkan besarnya gaji pegawai sebagai acuan penerimaan CPNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandiyah, saat dijumpai wartawan di Rumah Dinas Bupati, Senin (6/5/2013).
Ia pun mengurungkan niat untuk mengusulkan anggaran dalam Perubahan APBD 2013 senilai Rp800 juta. Padahal, lanjut dia, kebutuhan PNS di Wonogiri saat ini mencapai 2.500 orang yang dihitung dari jumlah PNS pensiun pada 2008-2013.
“Kalau acuannya tetap anggaran gaji pegawai, maka lima tahun ke depan kami tidak akan bisa membuka perekrutan CPNS,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran belanja pegawai di wilayah Kabupaten Wonogiri mencapai 67,66% dari total APBD.
“Kalau dihitung riil, anggaran belanja pegawai hanya sekitar 44%. Tapi, anggaran itu belum termasuk uang transport dan kegiatan-kegiatan lain saat dinas luar. Anggaran itu juga menjadi satu dalam anggaran langsung dan tidak langsung sehingga jumlahnya lebih dari 50%,” imbuhnya.
Ia berencana membicarakan permasalahan itu pada forum BKD se-Soloraya yang diadakan setiap tiga bulan sekali, sambil menunggu aturan baru dari pemerintah pusat. Rumanti mengatakan pada 2013 ini, pembukaan CPNS hanya bisa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surabaya, Jawa Timur.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri, Haryono, mengatakan telah ada rasionalisasi untuk belanja pegawai. Menurutnya, anggaran gaji pegawai murni di Wonogiri hanya sekitar 48%. Namun, biaya untuk kegiatan lainnya yang menjadi tambahan anggaran.
Sebelumnya, Pemkab mendapat celah untuk perekrutan CPNS saat menerima kedatangan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN, Yulina Setiyawati NN, beberapa waktu lalu. Saat itu, ia menyatakan besarnya alokasi gaji pegawai di setiap daerah bukan menjadi faktor utama untuk penetapan kuota penerimaan CPNS. Alokasi itu hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat.
