Lowongan Calon Pendamping P2KP Provinsi Kalteng

Rekrutmen Fasilitator P2KP Provinsi Kalteng – Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

• Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
• Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
• Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
• Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
• Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kontak P2KP
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
http://p2kp.org

Lowongan Kerja Fasilitator P2KP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah

Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) dari Kemenpupera RI Provinsi Kalteng membutuhkan tenaga-tenaga Pendamping yang mempunyai kemampuan melakukan proses pendampingan/fasilitasi masyarakat dan mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan program terdiri dari:

1. Fasilitator Teknik (FT)
2. Fasilitator Ekonomi (FE)
3. Fasilitator Sosial (FS)

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan :

• Minimal Sarjana/S1 Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur untuk (FT)
• Minimal Sarjana/S1 Jurusan Ekonomi Akuntansi/Manajemen/Keuangan untuk (FE) menguasai Akuntansi dan pembukuan sederhana
• Minimal Sarjana/S1 Semua Jurusan untuk (FS)
• Mahir dalam Komputer Minimal Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
• Diutamakan yang berpengalaman Kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Siap ditempatkan di Lokasi Dampingan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
• Diutamakan memiliki atau dapat menggunakan sepeda motor
• Memiliki rekam jejak Moral yang Baik, Motivesi Belajar yang tinggi dan dapat bekerja dalam Tim

Persyaratan Berkas Lamaran :

1. Surat Lamaran, CV dan No HP yang aktif
2. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai
3. Referensi Kerja (bila telah bekerja sebelumnya)
4. Foto Copy KTP yang masih berlaku
5. Pas Photo Ukuran 4×6 cm

Situs Referensi

1. http://p2kp.org

Tata Cara Pengiriman Lamaran

Bagi Saudara/i yang berminat dan memenuhi kualifikasi, silakan lamaran di tujukan ke :

Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman
c/q. OSP-6 Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No. 38A Palangka Raya 731112 Telp/Fax (0536) 3221299
E-mail: [email protected] Website: www.p2kp.org ¦www.pnpm-perkotaan.org

Ketentuan Umum

• Lamaran diterima paling lambat tanggal : 18 April 2016
• Pelamar yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Administrasi akan di hubungi via telpon untuk mengikuti proses selanjutnya.
• Info seputar Program dapat di akses melalui Website : www.p2kp.org
• Sumber

Info Lowongan Kerja Fasilitator P2KP NTT dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS