Lowongan CPNS Sulsel 2015 Banyak Membutuhkan Guru dan Tenaga Kesehatan
Info CPNS Susel 2015 – Menyikapi rekrutmen CPNS 2015, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Mustari Soba memastikan akan mempersiapkan kuota jika moratorium CPNS dibatalkan. Apalagi, kata dia, saat ini belanja PNS di Pemprov Sulsel masih berkisar antara 50 sampai 60 persen dari APBD. “Kalau yang berhak membuka pendaftaran itu yang punya belanja PNS di bawah 70 persen, artinya kita bisa membuka pendaftaran lagi,” jelas Mustari, malam tadi.
Mustari mengaku belum mengetahui informasi pembatalan moratorium PNS itu. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulsel masih membutuhkan banyak PNS untuk menyeimbangkan beban kerja pemerintah daerah. “Banyak PNS yang pensiun dan mati setiap tahun. Tentu, kita butuh penggantinya,” jelas dia.
Sayangnya, Mustari masih belum bisa merinci berapa kebutuhan PNS yang ada di Pemprov Sulsel untuk 2015 mendatang. Pada Rekrutmen CPNS 2014, Pemprov Sulsel mengusulkan tambahan 385 PNS. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya mengabulkan usulan 161 kuota saja. “Untuk 2014 saja kita masih kekurangan. Kalau diberikan kesempatan untuk menerima PNS tentu kita akan meminta tambahan kuota lagi,” jelasnya.
Sejauh ini, BKD Sulsel memang telah melakukan kajian kebutuhan tenaga PNS di 2015 mendatang. Sejauh ini, tenaga yang paling dibutuhkan adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pada dasarnya, BKD Sulsel sudah siap jika sewaktu-waktu Kemenpan RB akan membuka kembali pendaftaran PNS di Sulsel. “Kalau soal kajian kebutuhannya, kami sudah siapkan. Intinya, kalau memang pendaftaran CPNS akan dibuka kembali, kita siap saja. Hanya saya tidak bisa sebutkan seperti apa kebutuhan kita di Sulsel. Kita butuh membuka data lagi kalau begitu,” kata dia.
Formasi Guru dan Kesehatan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Kasim Wahab mengaku, belum mendapat surat resmi dari BKN maupun Kemenpan RB terkait aturan baru dalam penerimaan CPNS 2015 nanti. Karenanya, pihaknya masih merujuk ke aturan lama dimana daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen tidak akan diberikan formasi CPNS.
Tahun ini, kata dia, Makassar masih diperbolehkan membuka formasi CPNS lantaran belanja pegawainya berkisar 49 persen. “Hampir lagi kita tidak dapat. Untungnya di bawah 50 persen. Tapi formasi yang diberikan hanya 88 orang,” tuturnya.
Kasim menuturkan, pada 2013 lalu Pemkot Makassar tidak mendapat jatah CPNS lantaran belanja pegawainya mencapai 51,2 persen. Naiknya belanja pegawai tahun lalu disebabkan pembayaran sertifikasi yang sebelumnya menunggak, secara sekaligus. Sehingga mengubah APBD Makassar. Berbeda tahun ini, belanja pegawai masih normal lantaran tidak ada permasalahan di pembayaran sertifikasi.
Meski mendapat jatah CPNS, Kasim mengaku masih membutuhkan banyak pegawai, khususnya tenaga guru pendidikan dasar dan tenaga kesehatan. Dari kajian, saat ini Makassar membutuhkan guru pendidikan dasar berkisar 400 orang. “Sekarang banyak sekolah yang memasukkan permintaan guru PNS. Mereka ingin yang digaji oleh negara. Kalau honor kan sekolah yang gaji, jadi cukup menyedot anggaran sekolah,” jelasnya.
Sementara untuk tenaga kesehatan dibutuhkan sekitar 300 orang, terdiri atas dokter dan tenaga perawat. “Yang terpenting itu tenaga kesehatan di pulau. Karena kita masih sangat kurang di sana, sehingga masyarakat pulau lebih banyak ke kota untuk berobat,” tutur Kasim.
Selain itu, pihaknya juga meminta ada tenaga sosial dan IT yang disekolahkan di Makassar. Sehingga pada saat perekrutan langsung ada yang bisa diambil dari hasil pendidikan tersebut.
