Panwaslu Boyolali Menyoroti Paguyuban PNS
Paguyuban PNS Boyolali – Sejumlah paguyuban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muncul di Boyolali belakangan ini menjadi sorotan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) jelang agenda pemilihan Gubernur Jateng 2013 ini.
Ketua Panwaslu Boyolali, Taryono mengatakan kegiatan melibatkan paguyuban abdi negara itu secara eksplisit sebagai bentuk mobilisiasi. Hal itu disampaikan Taryono saat ditemui Solopos.com, Selasa (7/5), seusai rapat koordinasi Panwas Boyolali di Semar Resto.
“Secara eksplisit, iya. Ada [mobilisasi]. Seperti itu tetap menjadi sorotan kami. Jika terbukti ada [pelanggaran], kami tak akan memandang itu siapa. Kami lakukan tindakan,” katanya.
Dia tak mengelak mendengar kabar kegiatan paguyuban PNS itu, termasuk yang didatangi kakak Bupati Boyolali Seno Samodro, yakni Seno Kusumoharjo. “Kami dengar memang begitu. Esensinya belum. Kami belum mendapatkan bukti ajakan untuk memilih salah satu [calon gubernur]. Hanya untuk kesetiaan kepada mereka, belum bisa kami tindak lanjuti,” imbuh Taryono.
Lebih lanjut, dia menerangkan kedatangan PNS di forum-forum tersebut belum menunjukkan sikap aktif. Para PNS dinilainya masih datang melihat. “Jika sudah aktif, jelas undang-undang terkait PNS sebagai abdi negara tak boleh berpolitik dilanggar. Nah kebetulan [dalam kegiatan paguyuban PNS] belum ada gambar calon [gubernur],” tandasnya.
Ketua Panwaslu Kecamatan Boyolali, Marsudi El Boedianto, mengakui kabar terkait mobilisasi PNS tersebut sudah menjadi kenyataan isu yang beredar di tengah warga. Dia berharap peran warga dan LSM di Boyolali berjalan aktif memantau hal itu.
“Tinggal berani atau tidak LSM bikin laporan. Kami sebatas mengimbau karena secara pidana [kasus itu] sulit. Harus ada bukti,” katanya.
Dia mengaku telah berupaya mengimbau para PNS untuk kembali menjalankan tugas sesuai kaidah sebagai abdi negara. Upaya itu disampaikan terhadap sejumlah stakeholder. “Kami juga ke partai-partai terkait. Namun bagi yag mengerahkan massa, memang belum. Sebab, itu belum terkait pengerahan massa,” imbuhnya.
Sementara salah satu pembicara dalam rapat koordinasi itu dari LPPM UNB, Bramastia, mengajak LSM berperan aktif mengawal kasus-kasus semacam itu.
