Seleksi CPNS 2015 Segera Dimulai Setelah Idul Fitri
Kabar CPNS 2015 – Meskipun petunjuk pelaksanaan (Juklak) seleksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum menjelaskan secara detail jadwal pelaksanaannya, akan tetapi, Kementerian dibawah komando Yuddy Chrisnandi ini memastikan pelaksanaan seleksi tahun ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Pemerintah telah menerima surat dari KemenPAN-RB terkait seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Sesuai petunjuk, seleksi akan dimulai setelah Idul Fitri atau bulan Juli mendatang. Makanya, Pemda diminta untuk melakukan langkah persiapan. Terlebih pelaksanaan seleksi kembali menggunakan aplikasi berbasis IT atau CAT. Terkait persoalan ini, kami telah berkoordinasi dengan BKD untuk memastikan kesiapan daerah,” ungkap Lukman Abunawas, Sekretaris Provinsi (Sekrpov) Sultra, kemarin.
Hingga kini kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Konawe itu, pemerintah belum menerima kuota formasi PNS baru. Kendati begitu, pemerintah berharap mendapatkan minimal kuota 300 kursi dari 600 yang diserahkan ke KemenPAN-RB. Sebab kebutuhan itu berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai. Apalagi dari sisi anggaran, Pemprov masih cukup mampu. Belanja rutin pegawai dalam struktur APBD tahun 2015 hanya sebesar 23 persen.
Sesuai kebutuhan, prioritas pemerintah didominasi tenaga medis, pendidik dan teknis khusus. Sementara sisanya tenaga administrasi. Hanya saja, kuota CPNS tahun ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Sebab jatah PNS akan dibagi untuk formasi umum dan honorer KDan sampai saat ini, pemerintah belum mendapat konfirmasi mengenai kuota formasi untuk dua kategori ini. Yang pasti, pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan metode CAT.
Terkait verifikasi honorer K2 yang berhak mengikuti seleksi, sudah rampung. Bahkan datanya telah diserahkan ke pusat. Sayang, Lukman tidak tahu angka pastinya. Namun ia menjamin honorer K2 yang lolos verifikasi dikategorikan berusia kritis atau di atas 35 tahun. Mereka dilengkapi surat keterangan mengabdi ditandatangani pimpinan SKPD masing-masing.
“Berapapun yang akan diakomodir, kami serahkan ke KemenPAN-RB. Sebab pemerintah pusat memiliki kewenangan memverifikasi berkas honorer yang berhak mengikuti seleksi. Posisi pemerintah daerah hanya sebetas menyerahkan berkas,” jelas mantan Ketua DPC Partai Golkar Konawe ini.
Mengenai kesiapan perangkat dan jaringan kata Ketua KONI Sultra tersebut, pemerintah belum memberi keputusan, apakah akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra atau BKN regional. Sebab hingga kini, pemerintah masih menunggu instruksi lanjutan dari kementerian. Termasuk kerja sama dengan sekolah terkait penyediaan perangkat komputer. Namun kesiapan ini, menjadi bahan yang akan dibahas bersama BKD dengan Panselda.
