All posts by Ahmad Baidowi
-
PNS dilarang lakukan gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Bidang Gratifikasi Deputi Pencegahan Korupsi melakukan Sosialisasi Gratifikasi dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemko Medan. Sosialisasi ini mendapat...
-
BUMN Kecil pun Dipalak 10 Persen
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengungkapkan bahwa ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta jatah 10 persen ke sebuah perusahaan...
-
Kuota CPNS 2013, 60 Ribu untuk Pelamar Umum
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) memberikan kuota CPNS 2013 dari pelamar umum sebanyak 60 ribu. Jumlah tersebut belum termasuk honorer kategori dua...
-
PNS Mantan Napi Korupsi Tak Layak Digaji
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal perlunya para kepala daerah untuk berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan tidak mengangkat pejabat...
-
Pengangkatan CPNS Honorer Akhir 2012
Batas waktu bagi pemerintah untuk mengangkat seluruh tenaga honorer kategori 1 (TH K-1) semakin mepet. Sesuai amanah peraturan pemerintah, mereka wajib diangkat paling lambat akhir...
-
Bos BUMN harus beberkan DPR pemeras
Koordinator BUMN Care Community meminta Direksi BUMN proaktif dan tidak takut untuk membeberkan nama-nama anggota DPR yang meminta “jatah” kepada BUMN, baik secara halus maupun...
-
PNS Kerahkan Massa Bisa Dijatuhi Hukuman
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran secara tegas meminta para pegawai negeri sipil (PNS) di Kalteng untuk bersikap netral . Permintaan itu sehubungan dengan banyaknya...
-
Tiga BUMN Diprivatisasi
Jalan panjang privatisasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya tuntas. Ini setelah Komisi XI DPR memberikan persetujuan privatisasi terhadap PT Kertas Padalarang (persero), PT...
-
Pencabutan Subsidi Beras PNS atas Saran BPK
Pencabutan subsidi beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Purbalingga mulai tahun 2013, merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Purbalingga mengambil kebijakan...
-
DPR bantah peras BUMN
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan apabila terdapat anggota dewan yang melakukan pemerasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu bentuk kriminal. Ketua Komisi XI...
