Lowongan PPNPN Non CPNS Mahkamah Konstitusi RI

Lowongan PPNPN Non CPNS Mahkamah Konstitusi – Mahkamah Konstitusi RI sedang membuka kesempatan berkarir sebagai :

  • Seleksi Terbuka PPNPN Spesial Media Sosial

Deskripsi Pekerjaan

Kualifikasi:

  • Memiliki ketertarikan, inisiatif, kreatifitas, dan inovatif dalam pengelolaan media sosial
  • Pendidikan minimal D3 Ilmu Komunikasi dengan IPK minimal 3.00
  • Usia 25 – 30 Tahun (Pada tahun 2020)
  • Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang pengelolaan media sosial
  • Menguasai Bahasa Indonesia dan familiar dengan bahasa Inggris
  • Menguasai kemampuan dasar pengambilan foto dan video
  • Menguasai tools media sosial, program design grafis, dan pengeditan video (Adobe Photoshop, Ilustrator, after efect, Adobe Premiere
  • Memiliki kemampuan strategi komunikasi pemasaran, komunikatif, dan dapat bekerja secara individual maupun tim dalam mencapai target
  • Melampirkan CV dan Portofolio
  • Memiliki Smartphone

Situs Referensi

  1. www.mkri.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan merasa sanggup memenuhi persyaratan, silakan kirimkan lamaran, CV dan portofolio melalui email ke :

Ketentuan Umum :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  • Seluruh tahapan dalam proses rekrutmen PPNPN MK ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2020.
  • Sumber Informasi

Tentang Mahkamah Konstitusi

Lowongan PPNPN Non CPNS Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.