Pengumuman Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan Kementerian PU

Kementerian PULowongan Kerja Kementerian PU – Kementerian Pekerjaan Umum – Departemen PU adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Kementerian PU dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum yang sejak tanggal 21 Oktober 2004 dijabat oleh Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE..

Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama “Gedung Sate”).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”).

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perobahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:
Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu:

  1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
  2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw
  3. Departemen Van Scheepvaart

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

  1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
  2. Departemen Bina Marga
  3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
  4. Departemen Pengairan Dasar
  5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Lowongan Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan Kementerian PU

Pengumuman
Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
Urban Sanitation And Rural Infrastructur (SBM USRI)
Support to PNPM Mandiri Perkotaan
Tahun Anggaran 2014

Kementerian Pekerjaan Umum memerlukan profesional muda untuk menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Latar Belakang Pendidikan

  1. TFL Pemberdayaan Sanitasi : minimum telah lulus dari pendidikan D3 bidang kesehatan masyarakat / Kesehatan Lingkungan
  2. TFL Teknis : Minimum telah lulus dari pendidikan D3 bidang Teknik Lingkungan, Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur
  3. TFL Manajemen : Minimum telah lulus dari pendidikan D3 diutamakan bidang Ekonomi atau sama TFL Pemberdayaan Sanitasi atau Teknis

Kriteria umum

  1. Diprioritaskan kepada pelamar yang telah memounyai pengalaman di bidang pendidikannya selama 1-5 tahun dan pernah terlibat dalam kegiuatan pembangunan bidang sanitasi atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang keciptakaryaan minimal 6 bulan. Apabila telah berpengalaman melaksanakan kegiatan SPBM USRI dengan kinerja baik menjadi tambahan point.
  2. Bersedia bekerja pebuh waktu dan ditempatkan di Kabupaten / Kota lokasi target kegiatan
  3. Bersedia bekerja tetap selama minimal satu siklus pembangunan di tingkat masyarakat
  4. Bagi pelamar baru, berusia maksimal 25 tahun (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran
  5. Berkelakukan baik
  6. Mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat
  7. Mampu mengoperasikan computer, minimal MS Office
  8. Tidak terikat sebagai CPNS / PNS atau Honorer serta tidak sedang menjabat sebagai anggota legislative atau pekerjaan lainnya (guru, pengajar, dosen tetap, kontraktor, konsultan, supplier)
  9. Bermotivasi meningkatkan kualitas sanitasi di lingkungan masyarakat
  10. Pelamar tidak dalam kondisi hamil pada saat periode seleksi TFL

Kebutuhan TFL dan Kota target Kegiatan

Provinsi Jawa Tengah

  1. Kab Cilacap 3 posisi
  2. Kab Banyumas 12 posisi
  3. Kab Purbalingga 6 posisi
  4. Kab Kebumen 9 posisi
  5. Kab Purworejo 3 posisi
  6. Kab Klaten 6 posisi
  7. Kab Sukoharjo 3 posisi
  8. Kab Sragen 12 posisi
  9. Kab Blora 9 posisi
  10. Kab Rembang 9 posisi
  11. Kab Kudus 15 posisi
  12. Kab Jepara 30 posisi
  13. Kab Brebes 3 posisi
  14. Kota Magelang 6 posisi
  15. Kota Surakarta 21 posisi
  16. Kota Semarang 75 posisi
  17. Kota Pekalongan 12 posisi
  18. Kota Tegal 3 posisi

Provinsi DIY

  1. Kab Bantul 24 posisi
  2. Kab Sleman 33 posisi

Provinsi Jawa Timur

  1. Kab Blitar 15 posisi
  2. Kab Malang 12 posisi
  3. Kab Jombang 9 posisi
  4. Kab Bojonegoro 6 posisi
  5. Kab Gresik 30 posisi
  6. Kota Kediri 15 posisi
  7. Kota Blitar 6 posisi
  8. Kota Malang 15 posisi
  9. Kota Probolinggo 6 posisi
  10. Kota Pasuruan 9 posisi
  11. Kota Surabaya 15 posisi
  12. Kota Batu 12 posisi
  13. Provinsi Sulawesi Selatan
  14. Kota Makassar 27 posisi
  15. Provinsi Sulawesi Utara
  16. Kota Manado 24 posisi

Untuk detail pengiriman dan tata cara pendaftaran silakan unduh file pengumuman sebagai berikut :

Lowongan Kerja Tenaga TFL PU persembahan www.pusatinfocpns.com