Lowongan PPNPN BPN Provinsi Sulawesi Tenggara

Lowongan PPNPN BPN Provinsi Sulawesi Tenggara – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memberi kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2020, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

• Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Deskripsi Pekerjaan

Formasi :

1. Asisten Pengadministrasi Umum (APU)
2. Asisten Verifikator Berkas (AVB)
3. Operator Komputer (oK)
4. Pengelola Aplikasi (PA)
5. Petugas Teknisi (PT)
6. Pengemudi (P)
7. Satpam (S)
8. Petugas Kebersihan (PK)

Persyaratan Umum:

• Warga Negara Indonesia
• Berusia serendah – rendahnya 18 ( delapan belas ) tahun dan Maksimal Usia :
  • Sarjana (S-I) : 35 (tiga puluh lima) Tahun
  • Diploma III : 35 (tiga puluh lima) Tahun
  • SMA : 30 (tiga puluh) Tahun
• Berkelakukan baik dan tidak pernah dihukum penjara;
• Memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
• Bersedia ditempatkan di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
• Diutamakan mempunyai pengalaman pada jenis pekerjaan yang dilamar
• Sehat Jasmani dan Rohani
• Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dan bagi yang pernah menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan nilai SKP minimal Baik
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Mampu bekerja mandiri maupun tim
• Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu.

Persyaratan Khusus:

• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III minimal 2,75
• Nilai rata-rata pada ijazah 6,5 untuk pendidikan minimal SMA sederajat
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Microsoft Office dan pengelolaan database
• Berkompetensi pada Integritas, Keuletan, Komitmen, Kerja Sama, Berorientasi pada Pelayanan dan Kualitas;
• Jumlah Formasi, Kualifikasi pendidikan dan keahlian setiap formasi jabatan tercantum pada lampiran pengumuman

Situs Referensi

1. www.atrbpn.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan merasa sanggup memenuhi persyaratan, silakan mencoba melamar melalui tautan berikut ini :

• https://atrbpnsultra21.wixsite.com/ppnpn

Ketentuan Umum :

• Seluruh tahapan seleksi penerimaan PPNPN BPN Sultra ini tidak dipungut biaya apapun
• Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Seleksi
• Pengadaan PPNPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
• Keputusan Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bersifat final dan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
• Pendaftaran online : 30 November 2020 – 01 Desember 2020 pukul 09.00 s/d 15.00 WITA

Info Lowongan PPNPN BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Sekilas Tentang BPN Sulawesi Tenggara

Badan Pertanahan Nasional – BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan awalnya pemerintah pada waktu itu menganggap bahwa urusan agraria belum merupakan urusan strategis sehingga cukup diselenggarakan oleh suatu lembaga di bawah kementerian.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.