Lowongan Komisi Pemilihan Umum

Share

KPU OKLowongan Kerja KPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.  KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Tugas dan kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

  1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
  4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
  5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
  6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

  1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Lowongan Kerja Terbaru di KPU

Inspektorat, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum membutuhkan tenaga teknis/tenaga pendukung dalam rangka pengelolaan hasil pengawasan dengan masa kerja selama 7 (tujuh) bulan untuk Tahun Anggaran 2018 dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

  • A. Operator Aplikasi Manajemen Hasil Pengawasan (2 Orang) (Kode : OPTL)
  • B. Operator Pengelola Pengaduan Masyarakat (1 Orang) (Kode : OPDM)

Deskripsi Pekerjaan

A. Operator Aplikasi Manajemen Hasil Pengawasan (2 Orang) (Kode : OPTL)

Deskripsi Singkat :

  • Melakukan Entry Data ke dalam Aplikasi Hasil Pengawasan
  • Melaporkan monitoring data tindak lanjut yang telah di input kedalam aplikasi untuk divalidasi
  • Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
  • Berkordinasi dan memberi peringatan dini apabila terdapat satuan kerja yang mendekati batas waktu pengumpulan tindak lanjut
  • Memantau dan mengupdate status tindak lanjut
  • Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan
  • Melaksanakan tugas dari pimpinan selain yang telah ditentukan.

B. Operator Pengelola Pengaduan Masyarakat (1 Orang) (Kode : OPDM)

Deskripsi Singkat :

  • Melakukan monitoring pengaduan masyarakat dan sistem pelaporan harta kekayaan
  • Melakukan klasifikasi pengaduan masyarakat berdasarkan kategori permasalahan
  • Melaporkan pengaduan masyarakat ke pimpinan dan berkordinasi dengan pihak terkait
  • Memantau dan mengupdate status aduan kepada pengadu
  • Membuat laporan berkala terkait monitoring pengaduan masyarakat
  • Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan
  • Melaksanakan tugas dari pimpinan selain yang telah ditentukan.

Persyaratan Umum :

  • Pria diutamakan yang belum menikah, dengan Usia Maksimal 26 Tahun terhitung 31 Januari 2018
  • Berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya
  • Mampu bekerja dibawah tekanan
  • Mampu berkomunikasi dan bekerja dalam Tim maupun Individu
  • Mampu belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan
  • Mampu bekerja dengan disiplin dan teliti
  • Menandatangani surat pernyataan yang terdiri dari :
  • Tidak menjadi anggota partai politik
  • Bersedia bekerja penuh waktu tidak terhalang oleh jam kerja dan bekerja di hari libur/tanggal merah/libur nasional
  • Tidak sedang terikat dengan kontrak kerja dari instansi manapun
  • Tidak sedang menjalani pendidikan pada jenjang apapun
  • Tidak menuntut lebih dari hak-hak yang terdapat pada kontrak kerja
  • idak pernah melanggar hokum yang merugikan Negara
  • Tidak menuntut untuk perpanjangan kontrak.

Persyaratan khusus :

  • Pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma 4 (DIV) Jurusan Komputer/IT dengan IPK minimal 3.0
  • Fresh Graduate/Berpengalaman
  • Memiliki kemampuan dalam bidang administrasi dan keuangan
  • Memiliki keahlian mengoperasikan komputer (terutama Ms. Excel/Ms. Word), Internet dan Aplikasi Pengolah Data
  • Diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang Teknologi Informasi.

Situs Referensi

  1. www.kpu.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Dokumen Pendaftaran terdiri dari :

  1. Scan Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP) asli
  2. Scan Ijazah terakhir asli (bukan fotocopy yang dilegalisir)
  3. Scan Transkrip Nilai asli (bukan copy dilegalisir)
  4. Surat Pernyataan untuk persyaratan umum dengan format terlampir
  5. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae Lengkap (yang dilengkapi dengan data diri berupa alamat email dan nomor telepon yang aktif)
  6. Scan Sertifikat Kualifikasi/Keterampilan (jika ada)
  7. Softcopy Pas foto ukuran 3×4 berwarna terbaru

Dokumen sebagaimana diatas dikirimkan melalui email ke :

[email protected] dengan judul/subject sesuai kode lamaran, contoh : OPDM – Operator Pengelola Pengaduan Masyarakat atau OPTL – Operator Aplikasi Manajemen Hasil Pengawasan

Ketentuan Umum :

  • Panitia tidak menerima berkas dalam bentuk hardcopy.
  • Keputusan panitia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Penerimaan Dokumen Pendaftaran melalui email mulai tanggal 7 Mei 2018 s.d 10 Mei 2018 pukul 16.00 WIB
  • Seleksi administrasi dokumen mulai tanggal 14 Mei 2018
  • Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi akan ditampilkan pada website resmi kpu di http://kpu.go.id dan dihubungi oleh panitia
  • Peserta yang namanya telah tercantum pada pengumuman kelulusan administrasi pada website resmi KPU dan telah dihubungi wajib datang untuk melaksanakan tes dan wawancara pada tanggal dan waktu yang akan disampaikan kemudian melalui email, pesan singkat dan atau telepon.
  • Info selengkapnya silakan menuju laman : Sumber Informasi

Info Lowongan Kerja KPU dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share