Lowongan Balai POM Kupang

Lowongan Balai POM Kupang – Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang kembali membuka peluang kerja sebagai :

  1. TENAGA TEKNIS LABORATORIUM
  2. PENGEMUDI

Deskripsi Pekerjaan

TENAGA TEKNIS LABORATORIUM

Persyaratan:

  • Pria dan Wanita
  • Pendidikan minimal D3 jurusan Farmasi, Apoteker
  • IPK minimal 2,80
  • Usia maksimal 27 tahun
  • Memiliki kendaraan bermotor
  • Belum menikah
  • Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office

PENGEMUDI

Persyaratan:

  • Pria
  • Pendidikan minimal SMA SMK sederajat
  • Memiliki pengalaman kerja sebagai pengemudi
  • Memiliki SIM A atau C
  • Berwawasan luas
  • Mampu bekerja dibawah tekanan

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Lamaran
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotocopy ijazah yang dilegalisir
  4. Fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir
  5. Fotocopy KTP
  6. Fotocopy SKCK yang masih berlaku
  7. Fotocopy sertifikat pelatihan (jika ada)
  8. Pas photo terbaru ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar

Situs referensi

  1. www.kupang.pom.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan merasa sanggup memenuhi persyaratan, silakan Kirimkan lamaran Anda ke alamat berikut ini :

Balai POM Kupang
Jl. RA Kartini, Kupang, NTT
NTT 85228

Ketentuan UMUM :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
  • Seluruh tahapan dalam proses rekrutmen BPOM Kupang ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima maksimal pada tanggal 25 September 2020.

Tentang Balai POM Kupang

Lowongan Balai POM Kupang

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  • pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  • koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.