Lowongan Non CPNS LKPP Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Share

LKPPLowongan Kerja LKPP Biro OrtalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru LKPP Biro Ortala Non CPNS

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan, Kode Lamaran: JL-BPOT-MEP
  • Analis Akuntabiitas Kinerja Aparatur, Kode Lamaran: JL-BPOT-AKA

Deskripsi Pekerjaan

1. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan, Kode Lamaran: JL-BPOT-MEP

Uraian Pekerjaan:

  • Membantu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tahunan di Bagian Pemantauan dan Evaluasi, baik di Subbagian Pemantauan atau Subbagian Evaluasi.
  • Mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain:
    • Menyiapkan bahan pemantauan program dan anggaran
    • Membantu menganalisis data
    • Membantu evaluasi data
    • Membantu menyiapkan pelaporan-laporan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
  • Pengelolaan administrasi pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi
    Membantu pelaksanaan kegiatan pada unit kerja, meliputi:

    • Menyiapkan konsep nota dinas, undangan dan/atau surat
    • Bertanggungjawab terhadap perlengkapan yang harus digunakan pada pelaksanaan kegiatan, kelengkapan rapat, absensi, honorarium (apabila terdapat narasumber dari luar)
    • Menyusun notulensi rapat
    • Membantu menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

Kualifikasi:

  • Pria/Wanita
  • Usia Min. 21 Tahun Maks. 30 Tahun
  • Fresh Graduate/Pengalaman Min. 1 Tahun (diutamakan)
  • Menguasai Ms.Excel, Ms. Word, dan Ms. Power Point (diutamakan)
  • Menguasai aplikasi desain (nilai tambah)
  • Minimal S1 Akuntansi/Ekonomi/Statistik
  • IPK. Min. 3,25
  • Mampu bekerja dalam tim
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
  • Kebutuhan 1 orang

2. Analis Akuntabiitas Kinerja Aparatur, Kode Lamaran: JL-BPOT-AKA

Uraian Pekerjaan:

  • Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi
  • Mengelola administrasi keuangan pada setiap kegiatan/ aktivitas pada unit kerja yang dimulai dari:
    • Membuat nota dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Biro
    • Menyampaikan nota dinas tersebut kepada PPK
    • Memonitor proses pencairan keuangan dari awal hingga akhir
    • Mengarsipkan tanda bukti pencairan
    • Memberikan tanda bukti pencairan kepada setiap pegawai dan unit kerja sebagai bentuk laporan
    • Melakukan pencatatan transaksi keuangan pada pengelolaan kas sederhana
    • Membuat pertanggungjawaban keuangan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas/ rapat luar kantor/ rapat dalam kantor (SPPD/ Narasumber)
    • Membantu penyiapan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan.
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

Informasi Lainnya :

  • Penghasilan bulanan maksimal Rp 4.250.000,- per bulan termasuk pajak dan asuransi, melalui tahap negosiasi.
  • Penempatan Tenaga Tidak Tetap (non PNS) berlokasi di Jakarta.
  • Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per September 2018.

Persyaratan administrasi :

  1. Pas Foto
  2. Ijazah
  3. Transkrip Nilai
  4. CV

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi kualifikasi, maka silakan lamaran dikirimkan melalui google form pada link berikut ini:

Ketentuan Umum :

  • Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi.
  • Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses lamarannya.
  • Link Sumber

Info Lowongan Kerja LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share