Lowongan LKPP Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Lowongan LKPP Direktorat Penanganan Hukum – Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP kembali membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) sebagai berikut:

1. Staf Pendukung (1 orang) Kode Lamaran: SP.A-2020
2. Staf Keuangan (1 orang) Kode Lamaran: SP.B-2020

Deskripsi Pekerjaan

Staf Pendukung (1 orang) Kode Lamaran: SP.A-2020

Uraian Pekerjaan:

• Mengelola secara keseluruhan data dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file
• Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
• Membuat penyusunan laporan data
• Membuat laporan kegiatan
• Membuat draf surat tanggapan
• Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
• Membuat administrasi perjalanan dinas
• Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat
• Membantu penyusunan laporan akhir tahun dan
• Penugasan lain dari atasan.

Staf Keuangan (1 orang) Kode Lamaran: SP.B-2020

Uraian Pekerjaan:

• Mengelola keseluruhan data keuangan dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file
• Melakukan pengarsipan keuangan
• Membuat laporan penyerapan anggaran dan penusunan data keuangan
• Membuat pertanggungjawaban data keuangan
• Membuat pengajuan permintaan anggaran
• Mendukung hal yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan pemberian keterangan ahli, antara lain:
  • 1) Membuat administrasi belanja bahan, belanja modal peralatan dan mesin, honor output kegiatan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan biasa, dan belanja perjalanan dinas peket meeting dalam kota
  • 2) Membantu kelancaran tugas-tugas dan
  • 3) Penugasan lain dari atasan.

Syarat Penyedia Jasa Perorangan

• Berintegritas Tinggi
• Warga Negara Indonesia
• Sehat jasmani dan rohani
• IPK minimal 2.75
• Pendidikan minimal S1 jurusan Hukum (Staf Pendukung)
• Pendidikan minimal S1 semua jurusan (Staf Keuangan)
• Khusus untuk Staf Keuangan, memiliki pengalaman minimal 1 tahun
• Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
• Mahir menggunakan microsoft office
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
• Mampu bekerjasama di dalam tim
• Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah
• Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan).

Situs Referensi

1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan merasa sanggup memenuhi persyaratan, silakan mengikuti prosedur pendaftaran sebagai berikut :

• Mengisi form data pelamar dan mengunggah dokumen yang disyaratkan pada https://bit.ly/RekrutmenPPH2020 paling lambat tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 23:59 WIB
• Menyiapkan dokumen yang wajib disampaikan/ditunjukkan pada saat wawancara yang direncanakan pada tanggal 11 – 14 Agustus 2020 (tentative):
  • a) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (cantumkan ”Nama Lengkap – Kode Lamaran” di pojok kanan atas surat lamaran. Contoh: Martiyem – SP.A-2020)
  • b) Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  • c) Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  • d) Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
  • e) Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya (apabila memiliki pengalaman kerja sebelumnya).

Ketentuan Umum :

• Seluruh tahapan dalam proses rekrutmen LKPP ini tidak dipungut biaya apa pun.
• Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
• Pendaftaran hingga tanggal 9 Agustus 2020
• Sumber Informasi

Tentang LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.