Lowongan Pegawai LKPP Non CPNS

Lowongan Pegawai LKPP – LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru melalui Lowongan Kerja Terbaru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Tenaga Pendukung Administrasi Penyesuaian/Inpassing dan Penilaian Angka Kredit (Kode: ADM), sebanyak 1 (satu) orang

Deskripsi Pekerjaan:

  • Melakukan pengelolaan administrasi untuk pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Membantu proses verifikasi dokumen Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
  • Membuat jadwal sidang Tim Penilai,
  • Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai,
  • Membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan,
  • Membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai,
  • Melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
  • Memantau perolehan Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola
  • Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan, dan melaporkannya kepada Tim Penilai,
  • Membantu administrasi umum dan tata usaha direktorat
  • Menyusun konsep surat serta laporan hasil rapat (notulensi)
  • Melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan direktorat.

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Nilai Akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Memilliki IPK minimal 3.00 skala 4.00,
  • Memiliki inisiatif tinggi dalam bekerja dan mampu bekerja sesuai target
  • Mampu bekerja mandiri dan dalam tim
  • Terampil menggunakan Microsoft Office dan internet
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  • Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba
  • Memiliki integritas dan komitmen kerja yang tinggi
  • Berorientasi pada pelayanan publik
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Negeri Sipil (CPNS).

Persyaratan Khusus :

  • Usia maksimal 27 tahun.
  • Pendidikan minimal Strata I (S1)/ Diploma IV (DIV)
  • Diutamakan memiliki pengalamn kerja minimal selama 1 (satu) tahun, lebih diutamakan di kantor pemerintah atau di bidang pelayanan publik.
  • Diutamakan memiliki tanda bukti hasil CAT maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi minimal:
    • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 70
    • Tes Intelegensi Umum (TIU): 70
    • Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 125

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan sanggup memenuhi persyaratan, silakan mengirim lamaran via email ke :

[email protected] dengan mencantumkan Kode Posisi pada bagian subject, yang terdiri dari:

  • Scan Surat Lamaran yang telah dibubuhi tanda tangan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP,
  • Scan Daftar Riwayat Hidup yang dilengkapi dengan Pas Foto berwarna ukuran 3×4,
  • Scan Kartu Tanda Penduduk,
  • Scan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang,
  • Scan tanda bukti hasil CAT (bagi yang memiliki) maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi minimal:
    • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 70
    • Tes Intelegensi Umum (TIU): 70
    • Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 125

Ketentuan Umum :

  • Dokumen dalam bentuk .pdf dan disatukan dalam format .zip.
  • Pengiriman Dokumen Lamaran paling lambat diterima pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 23.59 WIB.
  • Dokumen Administrasi Lainnya, seperti:
    • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
    • Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah,dan
    • Fotocopy sertifikat yang relevan (bila ada).
  • Dokumen diserahkan ke Panitia Seleksi setelah dinyatakan diterima sebelum penandatanganan Kontrak Kerja.
  • Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Jangka waktu kontrak Tenaga Pendukung Administrasi Penyesuaian/Inpassing dan Penilaian Angka Kredit JF PPBJ adalah selama 4 (empat) bulan, yaitu mulai dari September2020 sampai Desember 2020 Perpanjangan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  • Penempatan Tenaga Pendukung Administrasi Penyesuaian/Inpassing Dan Penilaian Angka Kredit JF PPBJ berlokasi di Jakarta.
  • Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja di tanggal yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (direncanakan 1 September 2020).
  • Apabila sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 tidak ada respon dari user (Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan), maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran dinyatakan tidak sesuai kualifikasi.
  • Sumber Informasi

Info Lowongan Pegawai LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

 

Tentang LKPP

 

Lowongan Pegawai LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.