Lowongan Pegawai LKPP Non CPNS

Share

LKPPLowongan Kerja LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas LKPP

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Staf Pendukung Umum (1 orang) Kode Lamaran: SPU-2018

Deskripsi Pekerjaan

Uraian Pekerjaan:

  • Mengelola secara keseluruhan data permasalahan kontrak dalam bentuk softfile dan hardfile
  • Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
  • Membuat penyusunan laporan data
  • Membuat laporan kegiatan
  • Membuat draf surat konsultasi
  • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
  • Membuat administrasi perjalanan dinas
  • Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun.

Kualifikasi :

  • Minimal berpendidikan S1 atau sederajat Jurusan Teknik Sipil/Hukum Perdata dengan minimal IPK 3.00 dari skala 4
  • Pria/wanita, usia maksimal 28 tahun
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Menguasai aplikasi office tools
  • Mampu bekerja sama dalam tim
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  • Tidak pernah terlibat Narkoba
  • Sehat Jasmani dan Rohani
  • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
  • Mampu bekerja sesuai target

Persyaratan dokumen lamarna :

  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
  2. Curriculum Vitae / Resume
  3. Copy Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto berwarna (ukuran 3×4)
  5. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  7. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba
  8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  9. Surat Keterangan Akreditasi
  10. Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani minimal dari Puskesmas
  11. Melampirkan tanda bukti hasil CAT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada)

Situs referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan mengisi form lamaran di laman:

Kemudian mengirimkan dokumen lamaran dalam format .pdf ke alamat email: [email protected] dengan subject: Lamaran [Kode Lamaran].

Ketentuan Umum :

  • Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 26 Juli 2018, Pukul 23.59 WIB.
  • Setiap lamaran yang masuk akan diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
  • Bagi pelamar yang lulus seleksi akan diundang melalui email atau telepon sesuai dengan tahap atau jadwal yang ditentukan.
  • Penghasilan bulanan maksimal Rp 5.000.000,- per bulan termasuk pajak dan asuransi, melalui tahap negosiasi.
  • Penempatan Tenaga Tidak Tetap (non PNS) berlokasi di Jakarta
  • Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per Agustus 2018.
  • Sumber Informasi

Info Lowongan Kerja LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share